Jakarta- Suara Investigasi.id. Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang menyebut pelaku begal tidak boleh ditembak memicu respons dari sejumlah pihak.
Salah satu kritik datang dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang menilai pernyataan tersebut perlu dilihat secara lebih seimbang antara perlindungan HAM dan rasa aman masyarakat.
Sahroni menegaskan dirinya tidak mendukung tindakan tembak mati terhadap pelaku kejahatan.
Namun, menurutnya aparat tetap harus diberi ruang melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur hukum apabila situasi di lapangan membahayakan keselamatan warga.
Ia menilai penegakan hukum juga harus memperhatikan hak masyarakat untuk hidup aman dan terlindungi dari ancaman kriminalitas.
Pernyataan tersebut muncul setelah Pigai menyampaikan pandangan bahwa tindakan penembakan langsung terhadap pelaku begal bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan lebih mengedepankan proses penangkapan serta penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku.
Polemik ini kemudian memunculkan perdebatan publik mengenai batas antara perlindungan HAM dan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan. (Red)
