Jakarta — Suara Investigasi.id. Polemik mengenai besaran upah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan publik.
Keluhan muncul setelah diketahui bahwa penghasilan petugas dapur dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan gaji guru honorer di sejumlah daerah.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, membenarkan pihaknya telah menerima berbagai protes dari masyarakat.
Ia menyebut, salah satu isu utama yang disampaikan adalah perbandingan upah antara pekerja dapur di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan tenaga pendidik honorer.
Menurut Dadan, pihaknya memahami keresahan tersebut dan tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengupahan dalam pelaksanaan program MBG.
Ia menegaskan bahwa penentuan upah petugas dapur mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk beban kerja, jam operasional, serta standar kebutuhan operasional di lapangan.
Di sisi lain, perbandingan dengan gaji guru honorer dinilai menjadi isu yang lebih luas dan melibatkan kebijakan lintas sektor.
Persoalan kesejahteraan guru honorer selama ini memang kerap menjadi perhatian, terutama terkait ketimpangan penghasilan dan belum meratanya standar upah di berbagai daerah.
BGN memastikan akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mencari solusi yang adil, baik bagi tenaga kerja di dapur MBG maupun tenaga pendidik.
Evaluasi ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program sekaligus menjawab aspirasi masyarakat.
Program MBG sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan.
Namun, dinamika di lapangan seperti persoalan upah menunjukkan perlunya penyesuaian kebijakan agar pelaksanaan program tetap berjalan efektif tanpa menimbulkan ketimpangan baru.(Red)
