JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melontarkan kritik sekaligus tantangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.
Menurutnya, besarnya gaji anggota dewan bukan persoalan selama seluruh penggunaan uang negara dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
Ahok menegaskan dirinya tidak keberatan apabila anggota DPR menerima penghasilan hingga Rp1 miliar per bulan.
Namun, besarnya pendapatan tersebut harus diiringi dengan keterbukaan penuh mengenai penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.
Ia mengingatkan bahwa seluruh gaji, fasilitas, hingga anggaran yang dikelola DPR maupun kementerian berasal dari penerimaan pajak masyarakat.
Karena itu, publik memiliki hak untuk mengetahui secara rinci bagaimana setiap anggaran digunakan.
Selain itu, Ahok menantang DPR dan seluruh kementerian agar membuka data penggunaan anggaran secara transparan.
Menurutnya, informasi mengenai anggaran proyek, belanja operasional, hingga biaya perjalanan dinas seharusnya dapat diakses dan diawasi oleh masyarakat.
Ahok juga menekankan bahwa tingginya pendapatan pejabat negara harus sejalan dengan profesionalisme serta kinerja yang nyata.
Ia menilai tugas utama anggota DPR adalah mengawasi penggunaan anggaran demi kepentingan rakyat, sehingga keterbukaan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga negara ( Tim)
