Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat sinergi dengan unsur legislatif melalui pertemuan silaturahmi yang mempertemukan jajaran DPRD DKI Jakarta, anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta, serta DPD RI.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/7), menjadi momentum mempererat koordinasi dalam mendukung pembangunan Ibu Kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, hubungan antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif harus terus dibangun sebagai kemitraan strategis.
Menurutnya, komunikasi yang baik akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Pramono menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan Jakarta, terutama setelah adanya penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada kapasitas fiskal daerah.
Meski demikian, ia memastikan Pemprov DKI tetap berkomitmen mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel demi menjaga kualitas pelayanan publik.
Pramono menjelaskan, Jakarta kini tengah memasuki babak baru sebagai Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dengan target menjadi salah satu dari 50 kota global pada tahun 2030.
Untuk mencapai target tersebut, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga legislatif dinilai menjadi faktor penting.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal, Pemprov DKI terus mengembangkan berbagai skema pembiayaan alternatif, seperti obligasi daerah, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), collaboration fund, pemanfaatan kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB), hingga berbagai bentuk kemitraan strategis lainnya.
Menurut Pramono, berbagai program prioritas tetap berjalan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pengendalian banjir, sanitasi, penyediaan air bersih, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Program bantuan pendidikan seperti KJP Plus, KJMU, sekolah swasta gratis, serta bantuan sosial bagi masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
Selain itu, pembangunan transportasi terintegrasi juga terus dipacu. Sejumlah proyek strategis seperti MRT Jakarta Fase 2A, LRT Velodrome–Manggarai, hingga perluasan layanan TransJakarta menuju kawasan aglomerasi dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menyebut forum silaturahmi tersebut sebagai langkah awal memperkuat koordinasi antara parlemen daerah dan nasional.
Ia berharap kolaborasi yang terjalin mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat Jakarta secara berkelanjutan.
Dukungan juga datang dari Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid yang mengapresiasi terselenggaranya forum lintas lembaga tersebut.
Menurutnya, kegiatan serupa layak dijadikan agenda rutin dengan penyelenggaraan bergilir antara DPRD DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta, DPR RI, dan DPD RI agar komunikasi serta kerja sama antarlembaga semakin solid dalam mendukung pembangunan Jakarta (Kipray)
