Jakarta – Suara Investigasi.id. Pengajuan tambahan anggaran oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi sorotan dalam rapat bersama DPR RI.
Sejumlah anggota dewan mempertanyakan usulan dana yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah karena dinilai diajukan tanpa pembahasan yang cukup matang.
Dalam forum tersebut, beberapa legislator meminta penjelasan rinci mengenai kebutuhan anggaran tambahan, termasuk program yang akan dijalankan serta manfaat yang akan diterima masyarakat.
Mereka menekankan pentingnya perencanaan yang jelas agar penggunaan anggaran negara tetap efektif dan akuntabel.
Perwakilan Kementerian HAM menjelaskan bahwa tambahan dana tersebut dibutuhkan untuk memperkuat pelaksanaan berbagai program yang berkaitan dengan perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia.
Kementerian juga menyatakan kesiapan untuk menyampaikan dokumen pendukung serta rincian penggunaan anggaran kepada DPR.
Perdebatan yang berlangsung dalam rapat mencerminkan fungsi pengawasan DPR terhadap penggunaan keuangan negara.
Sejumlah anggota dewan menilai setiap usulan anggaran harus disertai kajian yang komprehensif agar tidak menimbulkan pertanyaan di kemudian hari.
Pembahasan mengenai tambahan anggaran Kementerian HAM masih akan berlanjut pada agenda berikutnya.
DPR dan pemerintah diharapkan dapat menemukan kesepahaman terkait kebutuhan program sekaligus menjaga prinsip transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara (Tim)
