Jakarta-Suara Investigasi.id. Gelombang aksi mahasiswa yang berlangsung di sejumlah daerah mendapat respons dari pihak Istana Negara.
Demonstrasi tersebut membawa berbagai tuntutan terkait kondisi ekonomi nasional, penggunaan anggaran negara, hingga sejumlah program prioritas pemerintah.
Dalam keterangannya, pemerintah menegaskan bahwa berbagai masukan dan kritik dari masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses evaluasi kebijakan.
Istana juga menyatakan bahwa pemerintah saat ini tengah berupaya meningkatkan efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Aksi mahasiswa yang digelar pada pertengahan Juni 2026 menyoroti sejumlah isu, mulai dari kenaikan biaya hidup, harga kebutuhan pokok, harga bahan bakar minyak (BBM), hingga pelaksanaan beberapa program strategis nasional yang dinilai perlu dievaluasi.
Selain persoalan ekonomi, mahasiswa juga menyampaikan aspirasi terkait sejumlah kebijakan yang dianggap berdampak pada ruang demokrasi dan kehidupan masyarakat sipil.
Massa aksi meminta pemerintah lebih terbuka dalam menyerap aspirasi publik dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang menuai polemik.
Menanggapi hal tersebut, pihak Istana menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang dijamin dalam sistem demokrasi Indonesia.
Pemerintah mengaku menghormati setiap bentuk penyampaian aspirasi selama dilakukan secara tertib, damai, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas nasional di tengah berbagai tantangan ekonomi global yang masih berlangsung.
Sementara itu, kelompok mahasiswa menyatakan akan terus mengawal berbagai isu yang mereka anggap penting bagi kepentingan masyarakat luas.
Sejumlah aksi lanjutan disebut masih berpotensi digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah(M)
