JAKARTA, SUARA INVESTIGASI.ID – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pembangunan dan penguatan transportasi publik terus menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Hingga 2026, cakupan layanan transportasi publik di Jakarta disebut telah menjangkau lebih dari 93 persen wilayah.
Pernyataan itu disampaikan Pramono saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tingkat Provinsi DKI Jakarta 2026 di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (29/9/2026).
Klaim mengenai cakupan 93 persen juga tercantum dalam keterangan Pemprov DKI mengenai transformasi transportasi publik Jakarta.
Menurut Pramono, peningkatan jangkauan transportasi turut diikuti pertumbuhan penggunaan angkutan umum.
Ia menilai perkembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam mobilitas masyarakat Jakarta.
“Alhamdulillah, konektivitas transportasi publik di Jakarta sudah 93 persen lebih. Penggunaan transportasi publik juga terus meningkat,” ujar Pramono.
Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga menyinggung hasil survei Litbang Kompas yang disebut menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi mencapai 97,5 persen.
Namun, angka 97,5 persen yang tersedia dalam publikasi Pemprov DKI sebelumnya secara spesifik terkait kepuasan pengguna layanan Transjakarta rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta, sehingga konteks angka tersebut perlu dibedakan dari klaim kepuasan seluruh layanan transportasi publik Jakarta.
Pramono juga menyebut posisi Jakarta dalam pemeringkatan kota dunia berdasarkan Oxford Economics meningkat dari peringkat 287 pada 2024 menjadi peringkat 140 dari 1.000 kota pada 2026.
Ia mengaitkan salah satu indikator penilaian tersebut dengan perkembangan transportasi publik.
LRT Kelapa Gading-Manggarai Terus Dikembangkan
Pengembangan jaringan transportasi massal juga dilakukan melalui LRT Jakarta lintas Kelapa Gading-Manggarai sepanjang 12,2 kilometer dengan 11 stasiun.
Pramono mengatakan jumlah pengguna LRT tersebut saat ini telah mencapai lebih dari 12 ribu penumpang per hari.
Pemprov DKI menargetkan angka tersebut terus meningkat hingga 80 ribu penumpang per hari.
Menurut dia, pengembangan jaringan transportasi akan diarahkan untuk memperkuat konektivitas menuju kawasan strategis Jakarta, termasuk Dukuh Atas.
“Pemprov DKI terus memperkuat konektivitas untuk mewujudkan Jakarta yang terhubung,” katanya.
Di sisi kebijakan pelayanan, Pemprov DKI juga menyiapkan perluasan penerima manfaat Kartu Layanan Gratis (KLG).
Mulai 1 Januari 2027, kelompok penerima manfaat direncanakan bertambah dari 15 menjadi 21 golongan.
Seiring kebijakan tersebut, Pemprov DKI juga menyiapkan penyesuaian tarif pada sejumlah layanan transportasi publik, termasuk TransJakarta dan Transjabodetabek.
Kebijakan tarif tersebut menjadi salah satu bagian yang perlu mendapat perhatian publik karena berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap layanan transportasi.
Pramono juga menyampaikan rencana pengelolaan transportasi laut di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
Menurutnya, pengelolaan layanan tersebut ke depan akan dilakukan secara profesional melalui PT TransJakarta dan tidak lagi berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Selain pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi, Pramono menekankan pentingnya perubahan budaya kerja di lingkungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Ia meminta pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis, namun tetap mempertahankan ketertiban serta ketegasan dalam menjalankan aturan.
“Merubah wajah menjadi lebih humanis tetapi tidak kehilangan ketertiban dan ketegasannya,” ungkap Pramono.
Hal tersebut sejalan dengan arah transformasi pelayanan Dishub DKI yang sebelumnya juga menekankan pelayanan transportasi yang responsif, terintegrasi dan berkeselamatan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan Harhubnas 2026 mengusung tajuk “Harmoni Transportasi Jakarta”. Tema tersebut menekankan pentingnya integrasi antarmoda dan kolaborasi seluruh pihak.
“Transportasi yang baik tidak mungkin dibangun oleh satu pihak saja. Ia lahir dari kolaborasi pemerintah, operator, aplikator, dunia usaha, komunitas, dan warga,” ujar Budi.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga diberikan penghargaan Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan (KITA) 2026 kepada individu serta institusi yang dinilai berkontribusi terhadap keselamatan dan budaya tertib berlalu lintas.
Tahun ini tercatat 768 pendaftar dan peserta. Proses penilaian melibatkan sejumlah unsur, di antaranya Kementerian Perhubungan, Polda Metro Jaya, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), dan Universitas Indonesia.
Budi menegaskan transformasi Dishub DKI tidak hanya menyangkut pembangunan sistem transportasi, tetapi juga pembenahan sumber daya manusia melalui penguatan nilai integritas, kepedulian, profesionalisme, kesigapan, serta sikap humanis dalam melayani masyarakat.
Dengan perluasan jaringan, integrasi antarmoda dan perubahan budaya pelayanan, Pemprov DKI menempatkan transportasi publik sebagai salah satu instrumen utama untuk memperkuat konektivitas dan mobilitas warga Jakarta (Kipray)
