Jakarta Utara — Upaya meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan di Jakarta Utara terus didorong melalui sinergi antara masyarakat dan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jakarta Utara.
Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan tokoh masyarakat Sukapura, Benih Biki atau Bang Beni, dengan Kepala Kantor ATR/BPN Jakarta Utara, Din UUN Parunggi.
Silaturahmi tersebut sekaligus menjadi ruang komunikasi untuk membahas tertib administrasi pertanahan, peningkatan pelayanan, serta kemudahan akses bagi masyarakat.
Din UUN Parunggi mengatakan, sejak menjalankan tugas di Jakarta Utara, dirinya berkomitmen melakukan pembenahan, baik dalam aspek pelayanan, kinerja internal maupun hubungan dengan masyarakat dan para tokoh masyarakat.
“Datang ke sini itu saya ingin memperbaiki, memperbaiki semua. Memperbaiki kinerja, terus juga hubungan dengan masyarakat dan tokoh-tokoh.
Kita selesaikan sertifikat-sertifikat keagamaan, sertifikat aset, tentunya selain sertifikat masyarakat. Intinya kita ke sini ingin berbenah untuk Jakarta Utara lebih baik,” ujar Din UUN.
Menurutnya, tertib administrasi pertanahan menjadi salah satu fokus yang harus terus diperkuat. BPN Jakarta Utara membawa semangat “Satu Tekad, Satu Tujuan” dalam memberikan pelayanan yang lebih mudah dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperluas pelayanan pertanahan hingga wilayah Kepulauan Seribu melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Din UUN menjelaskan, pelayanan langsung di Kepulauan Seribu diharapkan dapat mengurangi waktu dan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat ketika harus mengurus dokumen pertanahan ke daratan.
“Kalau ke darat mereka membutuhkan waktu tiga hari. Satu hari perjalanan, satu hari mengurus, dan satu hari pulang. Dari segi biaya bisa sekitar Rp1 juta untuk sekali perjalanan.
Kalau kita menerima berkas di sana dan penyerahannya juga di sana, tentu sangat membantu dan menghemat biaya masyarakat,” jelasnya.
Mekanisme pelayanan tersebut disiapkan dengan sistem tanda terima sementara. Berkas masyarakat dapat diterima di Kepulauan Seribu untuk selanjutnya diproses oleh Kantor ATR/BPN Jakarta Utara dan hasilnya diserahkan kembali kepada pemohon di wilayah tersebut.
Selain memperluas jangkauan pelayanan, ATR/BPN Jakarta Utara juga terus melakukan inovasi untuk mempercepat proses pelayanan bagi masyarakat.
Salah satunya melalui layanan Fast Track, yakni mekanisme percepatan bagi pemohon yang datang langsung ke kantor. Pemohon tidak harus menunggu antrean seperti pelayanan reguler apabila tersedia loket yang dapat langsung melayani.
“Fast Track itu percepatan. Khusus pemohon langsung, datang tidak perlu antre seperti biasa. Ada loket kosong, langsung masuk,” kata Din UUN.
Ia menambahkan, sistem tersebut berbeda dengan konsep loket prioritas sebelumnya.
Saat ini, pemohon langsung dapat dilayani melalui loket yang tersedia sehingga proses pelayanan diharapkan menjadi lebih cepat dan efisien.
Bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus, ATR/BPN Jakarta Utara juga menyediakan Lounge Priority.
Fasilitas tersebut diperuntukkan bagi kelompok seperti lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat berkebutuhan khusus.
“Kalau yang lansia, ibu hamil, berkebutuhan khusus, kita punya Lounge Priority.
Masuk ke situ langsung dilayani. Ini bagian dari komitmen kita memberikan pelayanan yang mudah dan nyaman,” ungkapnya.
Sementara itu, Bang Beni menilai peningkatan kualitas pelayanan pertanahan membutuhkan komitmen bersama, termasuk dalam hal memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai perubahan sistem administrasi pertanahan.
Menurutnya, pelayanan ATR/BPN Jakarta Utara sejauh ini berjalan secara normatif dan cukup baik. Namun, berbagai keluhan yang muncul di masyarakat perlu disikapi melalui komunikasi dan penjelasan yang terbuka.
“Saya pikir kita semua punya komitmen dalam penegakan ketentuan dan aturan dalam bentuk pelayanan yang dilakukan teman-teman BPN.
Kalau penilaian saya selama ini masih normatif, baik. Kalaupun ada keluhan dan komplain, itu karena persoalan persepsi,” ujar Bang Beni.
Ia mencontohkan penerapan sertifikat elektronik yang masih menimbulkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat.
Menurutnya, perubahan sistem membutuhkan sosialisasi yang memadai agar masyarakat tidak salah memahami prosedur dan kebijakan yang diterapkan.
“Ini membutuhkan penjelasan. Siapa? Ya kita semua, teman-teman wartawan juga harus punya peran,” katanya.
Sinergi antara tokoh masyarakat dan ATR/BPN Jakarta Utara tersebut diharapkan dapat terus diperkuat.
Dengan komunikasi yang terbuka, pelayanan pertanahan diharapkan semakin transparan, tertib, mudah diakses, serta mampu memberikan kepastian dan kenyamanan bagi masyarakat.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan administrasi pertanahan yang lebih tertib dan pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan warga Jakarta Utara.
Jika ingin, saya juga bisa buatkan 3 alternatif judul yang lebih “menjual” untuk portal berita dan SEO, tanpa mengubah isi beritanya (Kipray)
