MK Soroti Penggunaan Anggaran Pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis, Hakim Pertanyakan Skala Prioritas Pemerintah – Suara Investigasi

 

MK Soroti Penggunaan Anggaran Pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis, Hakim Pertanyakan Skala Prioritas Pemerintah

Sunday, 5 July 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_16908288

Oplus_16908288

Jakarta – Persidangan uji materi terkait penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Mahkamah Konstitusi berlangsung dinamis.

Dalam sidang tersebut, majelis hakim mempertanyakan dasar kebijakan pemerintah yang memasukkan pembiayaan program MBG ke dalam alokasi anggaran pendidikan.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menilai persoalan yang sedang diuji bukan mengenai penting atau tidaknya pemenuhan gizi bagi peserta didik, melainkan apakah penggunaan dana pendidikan untuk program tersebut telah sesuai dengan amanat konstitusi.

Menurut Arsul, pemerintah perlu memastikan bahwa kebutuhan utama sektor pendidikan telah terpenuhi sebelum anggaran digunakan untuk membiayai program yang bersifat penunjang.

Ia menilai kondisi kemampuan fiskal negara yang terbatas menuntut adanya penetapan prioritas dalam penggunaan anggaran.

Dalam persidangan, Arsul juga menyoroti masih adanya persoalan kesejahteraan tenaga pendidik.

Ia mengungkapkan bahwa sejumlah keterangan saksi menyebut masih terdapat guru yang menerima gaji pokok di bawah Upah Minimum Regional (UMR), sehingga kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah.

Ia mempertanyakan apakah anggaran pendidikan seharusnya lebih dahulu difokuskan untuk memenuhi kebutuhan mendasar, seperti peningkatan kesejahteraan guru, perbaikan layanan pendidikan, serta pemenuhan fasilitas belajar, sebelum dialokasikan kepada program pendukung lainnya.

Perdebatan dalam sidang tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai batas pemanfaatan anggaran pendidikan yang secara konstitusional dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Mahkamah Konstitusi kini akan menilai apakah kebijakan penganggaran Program Makan Bergizi Gratis melalui pos pendidikan sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan perkara ini dinilai berpotensi menjadi rujukan penting dalam menentukan arah kebijakan penggunaan anggaran pendidikan di masa mendatang, khususnya terkait penetapan prioritas belanja negara di sektor pendidikan (Tim)

Berita Terkait

Penataan Kawasan Kelurahan Angke Tuai Apresiasi Camat Tambora, Gagasan Iyat Bawa Perubahan Nyata
Camat Kec.Tambora Pangestu Aji Apresiasi Penataan Kawasan Di Kelurahan Angke
Pramono Anung Targetkan Jalan Tembus Kelapa Gading–Pulo Gadung Rampung 2027
Operasi Besar-besaran! 700 Personel TNI-Polri Sisir Kampung Ambon dan Kampung Boncos
2026, Atur Kemitraan dan Perlindungan Pengemudi
Pompa Viaduct No. 1 Diperiksa, Seberapa Siap Jakut Hadapi Banjir?
Sopir Taksi Ditusuk Wanita Saat Beristirahat di Pademangan, Pelaku Diamankan Polisi
Kecelakaan Beruntun di Jakarta Barat, GWM Tank Tabrak Motor dan Gerobak, Satu Orang Tewas
Tag :

Berita Terkait

Saturday, 10 October 2026 - 05:48

Penataan Kawasan Kelurahan Angke Tuai Apresiasi Camat Tambora, Gagasan Iyat Bawa Perubahan Nyata

Saturday, 10 October 2026 - 03:03

Camat Kec.Tambora Pangestu Aji Apresiasi Penataan Kawasan Di Kelurahan Angke

Friday, 9 October 2026 - 10:33

Pramono Anung Targetkan Jalan Tembus Kelapa Gading–Pulo Gadung Rampung 2027

Friday, 9 October 2026 - 10:09

Operasi Besar-besaran! 700 Personel TNI-Polri Sisir Kampung Ambon dan Kampung Boncos

Friday, 9 October 2026 - 09:08

2026, Atur Kemitraan dan Perlindungan Pengemudi

Berita Terbaru

Oplus_16908288

Berita

2026, Atur Kemitraan dan Perlindungan Pengemudi

Friday, 9 Oct 2026 - 09:08