Jakarta – Suara Investigasi.id Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Herindra, menanggapi pernyataan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang mengancam akan menggelar aksi besar-besaran bertajuk Reformasi Jilid II apabila pemerintah dinilai gagal memperbaiki kondisi ekonomi nasional dalam waktu 18 hari.
Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Herindra mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan di tengah berbagai dinamika yang terjadi.
Menurutnya, stabilitas nasional harus menjadi perhatian bersama agar tidak muncul situasi yang dapat merugikan masyarakat maupun negara.
Sebelumnya, BEM SI menyampaikan tuntutan kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah dan berbagai persoalan ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Mahasiswa memberikan tenggat waktu selama 18 hari sebagai bentuk desakan agar pemerintah segera menunjukkan upaya nyata dalam memperbaiki kondisi ekonomi nasional.
Mereka menilai pelemahan rupiah menjadi salah satu indikator yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Ketua BEM Universitas Sebelas Maret (UNS), Kailani Rizqi Pratama, dalam aksi yang digelar mahasiswa menyatakan bahwa batas waktu tersebut merupakan simbol dari kondisi nilai tukar rupiah yang tengah mengalami tekanan.
Mahasiswa juga menyatakan akan mempertimbangkan langkah lanjutan berupa aksi yang lebih besar apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respons yang memadai.
Selain itu, mereka mengisyaratkan kemungkinan melakukan aksi simbolik di sejumlah instansi pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi negara.
Isu ancaman Reformasi Jilid II yang disuarakan BEM SI pun menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai tanggapan dari sejumlah pihak.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah dan berbagai elemen masyarakat diharapkan dapat mengedepankan dialog serta menjaga kondusivitas demi kepentingan bersama (M)
