Jakarta, 12 Agustus 2026 — Sejumlah warga mempertanyakan penerapan sistem desil dalam penentuan penerima bantuan pendidikan.
Mereka berharap pemerintah tidak hanya berpatokan pada angka desil, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga yang sebenarnya di lapangan.
Keluhan tersebut disampaikan oleh salah satu keluarga yang tercatat dalam desil 6.
Status tersebut dinilai tidak menggambarkan kondisi kehidupan mereka saat ini. Keluarga tersebut masih tinggal menumpang bersama orang tua dan belum memiliki rumah sendiri.
Dari sisi ekonomi, kepala keluarga hanya bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan yang bergantung pada ada tidaknya pekerjaan.
Sementara istrinya merupakan ibu rumah tangga dan tidak memiliki penghasilan tetap
Kondisi itu semakin dirasakan ketika keluarga tersebut hendak memperoleh akses pendidikan gratis bagi anaknya.
Namun, pengajuan melalui jalur bantuan pendidikan terkendala karena data keluarga masuk dalam kategori desil yang dianggap belum memenuhi kriteria penerima.
Warga tersebut mengatakan anaknya juga selama ini tidak pernah memperoleh Kartu Jakarta Pintar (KJP) karena status desil keluarganya dinilai terlalu tinggi.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat keluarga merasa kesulitan ketika harus memenuhi kebutuhan pendidikan anak, terlebih dengan penghasilan yang tidak menentu.
Ia berharap pemerintah dapat membuka ruang untuk melakukan verifikasi dan pemutakhiran data bagi masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan hasil klasifikasi desil.
“Harapan kami pemerintah melihat kondisi masyarakat secara nyata. Kalau memang kehidupan kami masih sederhana dan penghasilan tidak tetap, seharusnya ada kesempatan untuk diverifikasi kembali,” ujarnya.
Penerapan sistem desil pada dasarnya diharapkan dapat membuat program bantuan lebih tepat sasaran.
Namun, masyarakat menilai data perlu terus diperbarui karena kondisi ekonomi sebuah keluarga dapat berubah sewaktu-waktu.
Karena itu, warga meminta pemerintah mengkaji kembali mekanisme penerapan desil, khususnya bagi keluarga yang berada pada kategori desil menengah tetapi secara kondisi ekonomi masih membutuhkan dukungan.
Masyarakat juga berharap adanya mekanisme keberatan yang mudah dan transparan sehingga warga dapat mengajukan peninjauan apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Dengan evaluasi dan verifikasi lapangan yang lebih baik, diharapkan program bantuan pendidikan dapat benar-benar diterima oleh anak-anak dari keluarga yang membutuhkan dan tidak semata-mata bergantung pada angka dalam sistem ((Red)
