Bangkok – Otoritas Thailand mengungkap dugaan praktik suap dan manipulasi dalam proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diduga melibatkan jaringan terorganisir.
Skandal tersebut berpotensi menyebabkan sekitar 5.000 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah daerah kehilangan status kepegawaiannya.
Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam Negeri Thailand, Anutin Charnvirakul, mengonfirmasi bahwa tiga orang yang diduga sebagai pelaku utama telah ditangkap.
Ketiganya diduga berperan dalam mengatur kelulusan peserta ujian melalui praktik suap dengan nilai mencapai sekitar Rp400 juta per peserta.
Pihak kepolisian kini masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut.
Pemerintah Thailand menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk kecurangan dalam proses rekrutmen aparatur negara.
“Kami akan mengusut kasus ini hingga tuntas dan memastikan setiap pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku,” tegas Anutin.
Pemerintah juga tengah melakukan verifikasi terhadap ribuan pegawai yang diduga lolos seleksi secara tidak sah.
Apabila terbukti memperoleh jabatan melalui praktik suap atau kecurangan, mereka terancam diberhentikan dari status sebagai PNS.
Kasus ini menjadi sorotan publik di Thailand karena dinilai mencederai integritas sistem rekrutmen aparatur sipil negara.
Selain proses pidana terhadap para pelaku, pemerintah berkomitmen memperketat pengawasan serta memperbaiki mekanisme seleksi agar kejadian serupa tidak kembali terulang (Tim)
