Jakarta — Suara Investigasi.id. Program Sekolah Swasta Gratis (SSG) yang digagas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu menuai keluhan.
Sejumlah orang tua siswa mengaku masih diminta membayar sejumlah biaya oleh pihak sekolah, meskipun program tersebut seharusnya membebaskan peserta didik dari pungutan.
Keluhan datang dari berbagai wilayah di Jakarta.Para orang tua menyebut adanya biaya tambahan dengan berbagai alasan, mulai dari uang kegiatan, seragam, hingga sumbangan pembangunan sekolah.
Ketua DPRD DKI meminta DISDIK agar bertindak tegas terhadap sekolah swasta yang Tahuan melakukan pungutan liar(Pungli)
Praktik ini dinilai bertentangan dengan tujuan utama program SSG yang menjanjikan pendidikan gratis tanpa beban biaya.
“Saat mendaftar dibilang gratis, tapi setelah masuk justru ada banyak pungutan. Kalau tidak bayar, anak kami merasa tidak nyaman,” ujar salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya.
Program SSG sendiri diluncurkan untuk membantu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri agar tetap mendapatkan pendidikan layak tanpa biaya.
Pemerintah memberikan subsidi kepada sekolah swasta yang tergabung dalam program tersebut, dengan syarat tidak memungut biaya dari siswa penerima manfaat.
Namun, di lapangan, sejumlah sekolah diduga menyiasati aturan dengan menarik pungutan yang dikemas sebagai “sumbangan sukarela”. Praktik ini memicu keresahan masyarakat, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
Pengamat pendidikan menilai lemahnya pengawasan menjadi salah satu penyebab munculnya dugaan pungli. “Harus ada pengawasan ketat dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses masyarakat.
Jika dibiarkan, program ini bisa kehilangan kepercayaan publik,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan akan menindak tegas sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran.
Pemerintah juga membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang menemukan praktik pungutan liar di sekolah peserta program SSG.
“Kami tidak mentolerir adanya pungutan dalam bentuk apa pun. Jika terbukti, sekolah bisa dikenakan sanksi hingga dikeluarkan dari program,” kata perwakilan Dinas Pendidikan.
Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program.
Transparansi penggunaan dana dan sosialisasi kepada sekolah dinilai penting agar tujuan program SSG benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa program pendidikan gratis membutuhkan pengawasan serius agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.(Tim)
